Komisi II DPR RI mendukung usulan pemekaran Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat. Dukungan ini diberikan berdasarkan usulan masyarakat Bogor yang telah memperjuangkan pemekaran daerah tersebut mulai dari tahun 1998. Demikian disampaikan salah satu anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat Barnstein Samuel Tundan saat audiensi dengan DPRD dan Lurah-lurah Kabupaten Bogor, Selasa (9/6) yang diterima langsung Wakil Ketua Komisi II H. Eka Santosa (F-PDIP). Disela-sela Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan, Eka juga didampingi Jamaluddin Karim (F-BPD), Pastor Saut Hasibuan (F-PDS) dan H. Andi Wahab Datuk Majokayo (F-PG). Eka mengatakan, Komisi II DPR pada prinsipnya mengapresiasi niat baik masyarakat Bogor untuk memekarkan daerahnya. Namun tentunya, persyaratan-persyaratan bagi suatu daerah yang akan dimekarkan harus dipenuhi terlebih dahulu. Jika melihat potensi daerah, jumlah penduduk yang begitu besarnya, sumber daya manusia yang tidak kekurangan, Eka menyesalkan kenapa baru sekarang diajukan ke DPR untuk dimekarkan. Jika diajukan setahun yang lalu, kemungkinan besar pembentukan daerah otonom baru sudah dapat direalisasikan.. “Komisi II akan merespons dan memproses lebih lanjut,” kata Eka. Dalam hal ini Tundan sependapat kenapa tidak diusulkan tahun lalu. Hal ini dikatakan mengingat masa bakti anggota DPR periode 2004 – 2009 tinggal 4 bulan lagi. Dikhawatirkan jika baru diusulkan sekarang, waktunya tidak terkejar lagi, mengingat prosesnya masih cukup panjang. Pada kesempatan tersebut Lurah Desa Cigudep Kabupaten Bogor, Firdaus mengatakan, bahwa keinginan memekarkan Bogor menjadi Bogor Barat bukanlah semata-mata keinginan pribadi atau kelompok. Menurutnya, keinginan ini sudah menjadi aspirasi masyarakat dan menjadi harga mati bagi daerahnya untuk segera dimekarkan. Pemekaran ini juga dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, memperpendek rentang kendali dan yang terpenting untuk mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat Bogor barat. Untuk itu, dia bersama-sama aparat desa lainnya dan anggota DPRD yang mewakili masyarakat meminta kepada dewan agar RUU Pemekaran Bogor Barat ini dimasukkan dalam skala prioritas. Sebetulnya, kata Firdaus, jika dilihat potensi daerah dan potensi lainnya, tanpa dimohon pun pemekaran Kabupaten Bogor Barat akan dikedepankan. Hal ini mengingat Kabupaten Bogor yang dekat dengan pusat pemerintahan, namun disatu sisi sungguh ironis beberapa puluh kilo meter dari ibu kota masih banyak masyarakat yang kondisinya sangat memprihatinkan. “Karena itu, pemekaran ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat luas,” tambahnya. Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bogor mengatakan, pemekaran Bogor Barat ini telah didukung Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen Pemda untuk membantu selama tiga tahun berturut-turut setelah daerah itu dimekarkan dari uang APBD 2009. Selain itu, untuk Pilkada, Pemerintah Daerah akan membantu sebesar Rp 15 milyar dan setiap tahun Pemerintah Provinsi akan membantu satu milyar. (tt)